Penjualan rumah subsidi pada 2026 turun tajam, membuat pengembang meminta pemerintah menambah insentif bagi calon pembeli. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengusulkan sebagian anggaran bantuan perumahan dialihkan untuk membantu masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
Ari mengatakan penurunan penjualan dirasakan hampir semua pengembang. Penyerapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun lalu, menurut dia, masih mencapai sekitar 27.000–28.000 unit. Pada Oktober tahun ini, capaian tersebut semestinya sudah terlampaui.
“Semuanya pusing ini karena penjualan turun semua,” kata Ari kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026). Ia menilai persoalan utamanya berada pada sisi permintaan: calon pembeli kesulitan memenuhi kemampuan angsuran maupun persyaratan pembiayaan.
Himperra usul sebagian anggaran BSPS dialihkan
Di tengah penjualan yang seret, Ari mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan bantuan tambahan agar harga rumah subsidi lebih terjangkau. Skemanya, menurut dia, bukan potongan harga dari pengembang, melainkan insentif pemerintah yang langsung membantu calon pembeli.
Salah satu sumber anggaran yang ia soroti adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut menargetkan renovasi 400.000 rumah, dengan anggaran sekitar Rp 20 juta per rumah. Namun, berdasarkan data di laman Kementerian PKP per 3 Oktober 2026, bantuan baru dirasakan oleh 141.697 unit.
Ari mengusulkan kuota BSPS untuk 100.000 rumah yang belum tersalurkan dialihkan ke FLPP. Bantuan Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per penerima dapat digunakan untuk mengurangi beban harga rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling kesulitan membeli rumah.
“Gara-gara nggak kuat angsurannya, gara-gara SLIK,” ujar Ari, menjelaskan hambatan yang dihadapi calon pembeli.
Menurut Ari, bantuan itu dapat diprioritaskan bagi kelompok masyarakat paling miskin pada tiga bulan terakhir tahun ini. Ia berharap tambahan insentif membuat lebih banyak keluarga mampu mengajukan KPR subsidi, sekaligus mendorong penyerapan FLPP yang masih tertinggal.
Penyerapan FLPP ditargetkan meningkat
Data yang disampaikan Ari menunjukkan penyaluran FLPP berada di sekitar 161.746 unit per 29 September 2026. Dengan insentif tambahan, ia berharap realisasi bisa meningkat menjadi sekitar 200.000 unit pada akhir tahun.
Usulan tersebut ditujukan untuk menjawab kondisi ketika calon pembeli sebenarnya membutuhkan rumah, tetapi tidak sanggup memenuhi cicilan atau terkendala pemeriksaan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ari menilai bantuan pemerintah dapat menjembatani kesenjangan itu, khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling terbatas.
Ia juga menyampaikan usulan lain berupa perluasan batas harga rumah yang bisa memperoleh FLPP hingga Rp 300 juta. Bunga untuk produk tersebut, menurut usulannya, dapat berada pada kisaran 6–8 persen. Sebagai pembanding, bunga normal KPR subsidi rumah tapak saat ini sebesar 5 persen flat.
Ari berpendapat batas harga yang lebih tinggi dapat memberi ruang bagi pengembang untuk menyediakan rumah dengan desain dan kualitas yang lebih sesuai dengan tren saat ini. Rumah di kisaran Rp 300 juta juga, menurut dia, berpeluang tersedia di lokasi yang lebih dekat ke perkotaan, termasuk Jakarta, sehingga bisa menjadi pilihan bagi anak muda.
Skema bunga KPR subsidi juga disorot
Selain bantuan harga dan perluasan batas rumah, Ari mengusulkan agar bunga flat KPR subsidi berlaku hanya untuk 10 tahun pertama. Ia menyebut terdapat pembeli yang kondisi ekonominya membaik dan mampu melunasi cicilan lebih cepat. Berdasarkan data yang ia rujuk, sekitar 80 persen pembeli melunasi pinjaman sebelum 10 tahun.
Dengan masa bunga subsidi yang lebih terarah, Ari berharap anggaran pemerintah dapat digunakan lebih efektif dan memberi ruang untuk membantu kelompok lain, termasuk calon pembeli rumah dengan harga hingga Rp 300 juta. Usulan tersebut masih berupa masukan dari Himperra, bukan kebijakan yang telah diputuskan pemerintah.
Ari mengatakan ia telah menyampaikan gagasan-gagasan itu kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Kementerian, lanjutnya, meminta agar para pengembang lain turut menyampaikan masukan melalui pertemuan dan surat resmi.
Keputusan pemerintah atas usulan tersebut akan menentukan apakah bantuan dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli pada akhir tahun. Bagi pengembang dan masyarakat, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut pembahasan serta kemungkinan skema yang membuat cicilan rumah subsidi lebih terjangkau.
