MAKI Minta Dewas Periksa Pimpinan KPK soal Saksi Mangkir

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena menilai penanganan sejumlah saksi yang disebut mangkir dari pemeriksaan belum tegas. Salah satu yang disorot adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang menurut MAKI telah dua kali dipanggil sebagai saksi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pengaduan itu ditujukan agar Dewas menelaah dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik KPK. Ia menilai lembaga antirasuah perlu mengambil langkah sesuai ketentuan apabila saksi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

MAKI soroti pemanggilan Nusron Wahid

Boyamin menyebut KPK belum menunjukkan ketegasan dalam merespons ketidakhadiran Nusron. Menurut dia, pemanggilan berulang saja tidak cukup apabila saksi tetap tidak hadir. Ia meminta KPK mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa, dengan memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku.

“Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” kata Boyamin kepada RMOL, Minggu, 25 Oktober 2026. Pernyataan tersebut merupakan desakan MAKI, bukan keterangan bahwa KPK telah memutuskan akan mengambil langkah itu.

MAKI memandang pemanggilan penyidik harus memiliki konsekuensi yang jelas. Boyamin menilai sikap yang dianggap lamban dalam menangani saksi yang tidak hadir dapat membuat panggilan pemeriksaan dipandang sebagai formalitas, bukan bagian penting dari proses hukum.

Muryanto Amin dan Witjaksono turut disebut

Sorotan MAKI tidak terbatas pada Nusron. Boyamin juga menyebut Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, yang menurutnya tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Nama pengusaha Witjaksono turut masuk dalam pengaduan tersebut. Boyamin menyatakan Witjaksono pernah dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kredit macet di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), tetapi tidak terlihat adanya tindak lanjut yang dinilai memadai.

Dalam keterangan MAKI, perkara LPEI itu disebut berkaitan dengan dugaan kerugian negara hampir Rp1 triliun dan Rp250 miliar. Angka tersebut merupakan informasi yang disampaikan MAKI; bahan yang tersedia tidak memuat keterangan resmi perkara untuk memerinci nilai kerugian yang dimaksud.

Dengan mengangkat tiga nama dari perkara berbeda, MAKI meminta Dewas menilai cara KPK menangani ketidakhadiran saksi secara menyeluruh. Pokok aduannya, menurut Boyamin, adalah konsistensi penegakan prosedur, bukan semata-mata status atau posisi orang yang dipanggil.

Boyamin minta Dewas menilai profesionalitas KPK

Boyamin mengatakan ketidaktegasan terhadap saksi yang tidak hadir berisiko melemahkan kepatuhan terhadap proses hukum. Ia juga mengkritik perbedaan perlakuan yang menurutnya dapat dirasakan antara masyarakat biasa dan orang yang memiliki jabatan atau pengaruh.

Untuk menggambarkan hal itu, Boyamin menyebut dirinya pernah menerima surat perintah membawa setelah dinilai tidak memenuhi panggilan pertama. Ia membandingkan pengalaman tersebut dengan penanganan saksi yang kini disoroti MAKI, seraya meminta agar aturan diterapkan secara konsisten.

“Dengan abai, jiper dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat,” ujar Boyamin.

Atas dasar itu, MAKI meminta Dewas memberikan teguran dan sanksi apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan. Aduan tersebut masih berupa penilaian dan permintaan MAKI; dugaan yang disampaikan perlu diuji melalui mekanisme pengawasan Dewas dengan mengedepankan objektivitas dan asas praduga tak bersalah.

Penilaian Dewas nantinya dapat menjadi bagian dari evaluasi atas cara KPK merespons saksi yang tidak hadir. Bagi MAKI, kepastian tindak lanjut penting agar pemanggilan penyidik dihormati dan proses pemeriksaan berjalan konsisten, siapa pun saksi yang dipanggil.

Terangpublik