Lucky Hakim Minta Maaf Usai Wabup Indramayu Ditahan

Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf kepada warga yang memilih pasangan Lucky-Syaefudin dalam Pilkada 2024 setelah Wakil Bupati Syaefudin ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Syaefudin ditahan dalam perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD. Lucky menyatakan prihatin, tetapi menegaskan pelayanan publik dan pemerintahan Kabupaten Indramayu harus tetap berjalan.

Lucky mengatakan ia sengaja tidak banyak berkomentar sejak Syaefudin berstatus tersangka. Menurut dia, perkara tersebut merupakan proses hukum yang perlu dihormati, sementara dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi kasus yang menjerat wakilnya.

“Selama ini saya memang sengaja tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi kasus hukum Pak Wabub saat mulai jadi tersangka,” ujar Lucky saat dihubungi awak media pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Lucky Hakim pastikan pelayanan Indramayu tetap berjalan

Penahanan Syaefudin memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lucky memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bekerja sesuai tugas masing-masing dan tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan warga.

Ia menyebut koordinasi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran dinas dapat dilakukan untuk mengambil alih tugas-tugas yang semestinya dijalankan wakil bupati. Dengan cara itu, Lucky berharap urusan pemerintahan tetap berlangsung tanpa menghambat pelayanan.

“InsyaAllah roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Semua kedinasan fokus pada tugasnya masing-masing yang orientasi utamanya adalah optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat,” kata Lucky.

Dalam keterangan lain, ia juga menegaskan bahwa tugas yang ditinggalkan Syaefudin dapat dialihkan kepada Sekda dan perangkat daerah terkait. Lucky menyatakan visi dan misi pemerintahannya akan tetap dijalankan hingga akhir masa jabatan. Permintaan maafnya ditujukan kepada para pemilih dan pendukung yang menyampaikan kekhawatiran, termasuk melalui media sosial.

Perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD

Kasus yang menjerat Syaefudin berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2022–2025. Saat periode tersebut berlangsung, Syaefudin menjabat Ketua DPRD Indramayu untuk masa jabatan 2019–2024.

Berdasarkan audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp18,79 miliar. Angka tersebut merupakan hasil audit yang disebut dalam laporan mengenai perkara, bukan putusan pengadilan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Syaefudin pada Rabu, 21 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kejaksaan Negeri Indramayu melalui Kasi Intel Tomy Novendri, terdapat dua tersangka yang telah menjalani penahanan, yakni Syaefudin dan seorang tersangka berinisial IH. Tersangka lain berinisial AF disebut tidak hadir dalam pemeriksaan karena sakit.

Tomy meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengatakan perkembangan penyidikan dan langkah hukum berikutnya menjadi kewenangan Kejati Jawa Barat. Kejari Indramayu, menurut dia, belum menerima instruksi terkait pengamanan atau pengawasan terhadap tersangka yang belum ditahan.

Proses hukum dan tanggung jawab pemerintahan

Lucky juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak dicampuradukkan dengan jabatannya sebagai Bupati Indramayu. Dalam keterangannya, ia menyebut peristiwa yang diselidiki terjadi pada masa sebelum dirinya menjabat. Ia turut mengingatkan bahwa status tersangka belum berarti seseorang telah dinyatakan bersalah; penentuan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses peradilan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, tantangan bagi pemerintah daerah adalah memastikan fungsi pemerintahan tidak tersendat. Pengalihan tugas kepada Sekda dan jajaran dinas menjadi langkah yang disebut Lucky untuk menjaga koordinasi serta kesinambungan layanan kepada masyarakat.

Perkembangan perkara Syaefudin selanjutnya berada di tangan aparat penegak hukum. Sementara itu, warga Indramayu akan melihat bagaimana pemerintah daerah menjaga layanan sehari-hari sekaligus memenuhi komitmen pemerintahan. Lucky menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, dan proses hukum diminta berjalan tanpa mendahului keputusan pengadilan.

Terangpublik