Kasus Beras Fortifikasi: 13 Tersangka, 15 Merek

Kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi telah menjerat 13 tersangka dalam delapan perkara yang melibatkan 15 merek. Pemerintah menyatakan penyelidikan masih berlanjut, sementara konsumen diminta waspada terhadap produk yang tidak memenuhi mutu dan kandungan gizi sesuai label.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan jumlah tersangka itu dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 8 November 2026. Seperti dilaporkan CNN Indonesia dan detikFinance, perkara yang ditangani mencakup dugaan pelanggaran pada beras fortifikasi. Amran juga memperingatkan pengusaha agar mematuhi aturan harga dan tidak mengambil keuntungan dengan mempermainkan komoditas pangan.

“Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Amran. Ia meminta pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi atau HET menyesuaikan harga sebelum pemerintah mengambil tindakan.

Pengaduan beras masuk dalam laporan sektor pertanian

Kementerian Pertanian menerima 271 pengaduan selama 30 Oktober hingga 5 November 2026. Dari jumlah itu, 74 laporan, atau 27,31 persen, berkaitan dengan beras. Aduan lainnya mencakup pupuk sebanyak 64 laporan, alat dan mesin pertanian 25 laporan, cetak sawah dua laporan, serta 106 laporan dalam kategori lain.

Angka tersebut mencakup beragam dugaan pelanggaran di sektor pertanian, sehingga tidak seluruh laporan beras dapat dipastikan berkaitan dengan kasus fortifikasi. Amran menyebut masih ada 340 laporan tambahan yang sedang dikaji dan diperiksa di lapangan. Laporan yang dinilai memiliki dasar akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Rangkaian pengawasan terhadap beras fortifikasi telah berlangsung sejak April 2026. Menurut detikFinance, pemeriksaan diperluas pada Juli dan Agustus ke 11 provinsi. Petugas menguji 190 sampel dari 27 nama dagang; hasilnya, 25 merek dinyatakan tidak sesuai dari sisi kandungan gizi atau mutu yang tertera pada kemasan.

Temuan pengujian itu diumumkan Amran pada 15 September 2026. Pemerintah saat itu memerintahkan penarikan produk, pencabutan izin, serta proses hukum bagi pihak yang terlibat. Jumlah 25 merek dari hasil pengujian tersebut merujuk pada temuan pemeriksaan, sedangkan 15 merek yang disebut dalam pengumuman terbaru berkaitan dengan delapan perkara yang memuat tersangka.

Uji laboratorium temukan produk tanpa vitamin tambahan

Salah satu perkara yang diungkap Bareskrim Polri berpusat pada lima merek: Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma. Hasil uji laboratorium menunjukkan produk-produk itu tidak mengandung vitamin tambahan sebagaimana diwajibkan untuk beras fortifikasi.

Kelima merek tersebut diproduksi PT DTA, perusahaan yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Bareskrim menyebut produksi perusahaan itu mencapai sekitar 2.500 ton selama April hingga Agustus 2026, dengan nilai ekonomi diperkirakan Rp69,995 miliar. Penyidik menyita 6,4 ton beras dan satu rangkaian mesin penggilingan padi dalam perkara tersebut.

Penanganan kasus juga menjangkau produsen lain. Pada 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengungkapan itu, petugas menyita lebih dari 15 ton beras dan sejumlah mesin produksi.

Untuk sementara, Badan Pangan Nasional memberlakukan moratorium penerbitan izin edar PSAT beras fortifikasi pada awal November 2026. Kebijakan itu ditempuh saat pemerintah membenahi tata kelola izin dan pengawasan mutu. Belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia mengenai kapan penerbitan izin akan dibuka kembali.

HET untuk konsumen, HPP untuk petani

Amran mengingatkan bahwa HET ditetapkan untuk melindungi pembeli, sedangkan harga pembelian pemerintah atau HPP digunakan untuk menjaga harga di tingkat petani. Pemerintah, menurut dia, mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menopang sektor pangan. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menjual beras melampaui ketentuan atau memanipulasi mutu produk.

Ancaman bagi pelanggar dapat berupa pencabutan izin usaha dan proses pidana. Amran menyebut hukuman maksimal yang dapat dikenakan mencapai tujuh tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar. Besaran sanksi akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan proses pembuktian perkara.

Pemeriksaan 340 laporan tambahan masih menunggu kajian dan verifikasi lapangan. Pemerintah menyatakan laporan yang terbukti akan diserahkan kepada penegak hukum, sementara pengawasan beras fortifikasi berlanjut melalui penyidikan dan pemeriksaan mutu.

Terangpublik