Penurunan tajam IHSG pada 28 dan 29 Januari bukan sekadar menghapus nilai saham. Guncangan itu memicu mundurnya lima pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus menguji upaya pemerintah meyakinkan investor bahwa pasar modal Indonesia dikelola secara transparan.
Pemicu yang disebut dalam laporan BBC News Indonesia ialah penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari mengenai transparansi pasar saham domestik. Setelah penilaian itu, IHSG merosot 16,7 persen dalam dua hari. Pemerintah kemudian mengumumkan sejumlah perubahan, tetapi pengamat menilai persoalan keterbukaan yang disorot MSCI perlu dijawab secara langsung.
Penurunan indeks diikuti pengunduran diri pejabat
Pada penutupan 28 Januari, IHSG berada di level 8.320,56, turun 7,35 persen dari posisi sehari sebelumnya. Sehari kemudian indeks kembali melemah 1,06 persen ke 8.232,20. Pasar sempat berbalik naik pada 30 Januari, dengan penguatan 1,18 persen yang membawa IHSG ke 8.329,60.
Pemulihan pada hari terakhir itu belum mengakhiri gejolak. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya. Beberapa jam setelahnya, sejumlah pimpinan OJK juga menyatakan mundur: Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner I. B. Aditya Jayaantara.
Rangkaian pengunduran diri itu menambah tekanan terhadap lembaga yang bertugas menjaga kepercayaan di pasar. Menurut Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky Hasan, dampak langkah tersebut belum dapat dipastikan. Arah berikutnya, katanya, bergantung pada siapa yang menggantikan para pejabat itu dan kebijakan yang mereka ambil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Ia mengatakan masalah yang perlu dibenahi adalah tidak ditindaklanjutinya masukan atau pertanyaan MSCI. Akibatnya, pasar menilai kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil, meskipun pemerintah berpandangan fundamental ekonomi tetap kuat.
Risiko bisa menjalar ke pembiayaan dan masyarakat
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa respons yang terkesan tergesa-gesa dapat menambah masalah bagi industri keuangan. Ia juga menilai penjelasan soal kebijakan baru tidak boleh mengalihkan perhatian dari isu transparansi yang disampaikan MSCI.
“Ini harus dijawab. Bukan kemudian mencari celah atau mengartikan lain penilaian MSCI.”
Bhima mengingatkan, apabila ketidakpercayaan investor meningkat, persepsi risiko dapat ikut naik. Dampaknya berpotensi terasa pada penyaluran kredit perbankan. Ia juga mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan kemungkinan kenaikan harga pangan, serta menyebut pergerakan bursa dapat menjadi cerminan keadaan sektor riil.
Penilaian itu menempatkan gejolak saham dalam konteks yang lebih luas daripada naik-turunnya indeks. Jika persoalan kepercayaan tidak tertangani, tekanan di pasar berpeluang merambat ke kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Namun, dampak tersebut masih berupa risiko yang disampaikan pengamat, bukan kepastian bahwa harga atau kredit akan langsung berubah.
Perubahan aturan belum menggantikan kebutuhan transparansi
Pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk memperbaiki pasar. Salah satunya menaikkan batas minimum saham yang beredar bebas atau free float menjadi 15 persen, dari sebelumnya 7,5 persen. Pemerintah menyebut kebijakan itu diperlukan agar posisi Indonesia tetap berada dalam kategori pasar berkembang.
Langkah lain ialah mempercepat demutualisasi bursa, yakni perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan BEI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa reformasi juga mencakup peningkatan keterbukaan, aturan yang lebih ketat mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership, serta penjelasan hubungan afiliasi pemegang saham. Pemerintah turut menyiapkan bursa agar dapat melantai di pasar saham dan membuka peluang investasi institusi seperti Danantara.
Airlangga menyampaikan rencana tersebut setelah rapat koordinasi pemerintah, OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada 31 Januari. Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut telah bertemu dengan direksi MSCI. Menurut Pandu, isu yang diangkat lembaga indeks itu telah dibahas secara intensif selama empat bulan.
Meski pembenahan struktur dan jumlah saham publik telah diumumkan, pekerjaan untuk memulihkan keyakinan investor belum selesai. Pemerintah perlu memastikan bahwa persoalan transparansi yang memicu penilaian MSCI mendapat tindak lanjut yang dapat dilihat pasar. Arah kebijakan dan pelaksanaan reformasi oleh otoritas berikutnya akan menjadi penentu respons investor setelah guncangan akhir Januari.
