Bahlil Buka Opsi Setop Ekspor Gas ke Singapura

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas Indonesia ke negara tetangga, termasuk Singapura. Wacana itu disampaikan di Jakarta, Rabu (21/10/2026), dengan alasan pemerintah perlu mengutamakan ketahanan energi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, mengaitkan pertimbangan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bersiap menghadapi situasi yang menuntut negara bertahan atau “survival”. Pemerintah, menurut dia, perlu menerjemahkan arahan itu ke dalam kebijakan di tiap kementerian.

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Ekspor gas dan prioritas kebutuhan domestik

Pernyataan Bahlil masih berupa pertimbangan. Ia tidak mengumumkan keputusan penghentian ekspor ataupun menyebut kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Namun, arah yang disampaikan cukup jelas: pasokan gas perlu dilihat kembali dengan menempatkan kebutuhan nasional sebagai prioritas.

Wacana itu muncul di tengah dinamika geopolitik dunia yang dinilai masih panas. Bahlil mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan energi, terutama ketika kepentingan nasional dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan pesan serupa dalam Sidang Kabinet Paripurna pada hari yang sama. Ia mengatakan Indonesia tidak bisa lagi bersikap naif atau berupaya menyenangkan pihak lain ketika menghadapi tantangan. Menurut Prabowo, pemerintah harus memilih langkah yang berorientasi pada penyelamatan kekayaan bangsa dan rakyat.

Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung praktik penyelundupan berbagai komoditas, antara lain narkotika, timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak, dan pupuk. Ia menyebut kebocoran kekayaan alam sebagai ancaman bagi ekonomi dan kepentingan bangsa. Pesan tersebut menjadi latar bagi pernyataan Bahlil tentang perlunya meninjau kembali ekspor gas.

Kontrak pasokan gas ke Singapura

Indonesia sebelumnya telah memperpanjang kontrak penjualan gas ke Singapura. Pada 2022, Kementerian ESDM menyampaikan kontrak yang semula berakhir pada 2023 akan dilanjutkan selama lima tahun, hingga 2028. Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, mengatakan Singapura meminta Indonesia tetap memasok gas karena negara tersebut masih bergantung pada gas dari Indonesia.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat perpanjangan kontrak ekspor pada 2023 dilakukan dengan Gas Supply Pte Ltd (GSPL). Volume ekspor yang tercatat sebesar 160 BBUTD pada 2023, lalu menjadi 180 BBUTD untuk periode 2024-2028.

Pasokan gas untuk Singapura pada mulanya berasal dari Blok Corridor di Sumatra Selatan. Pada April 2025, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan sumber ekspor akan dialihkan dari Sumatra ke Natuna. Langkah itu dirancang agar ekspor gas ke Singapura tetap dapat dipenuhi, sementara pasokan dari Sumatra dikurangi.

Catatan kontrak tersebut menjadi konteks penting dalam membaca wacana terbaru pemerintah. Ekspor yang sudah berjalan dan direncanakan sampai 2028 menunjukkan bahwa pembahasan penghentian tidak serta-merta berarti pasokan langsung dihentikan. Bahlil berbicara tentang kemungkinan tidak memperpanjang ekspor, bukan mengumumkan pembatalan kontrak yang sedang berlaku.

Arah kebijakan masih menunggu keputusan

Belum ada rincian dari Bahlil mengenai kontrak atau negara mana saja yang akan terdampak jika pertimbangan itu diwujudkan. Ia juga belum memaparkan ukuran kebutuhan domestik yang akan menjadi dasar penentuan alokasi gas. Karena itu, kelanjutan kebijakan ekspor masih bergantung pada keputusan pemerintah dan perhitungan pasokan dalam negeri.

Pernyataan tersebut menandai kemungkinan perubahan prioritas dalam pengelolaan gas, dari menjaga kelanjutan penjualan ke luar negeri menuju penekanan yang lebih kuat pada kebutuhan nasional. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan domestik akan dihitung dan bagaimana komitmen pasokan yang telah disepakati akan dikelola.

Untuk saat ini, pesan Bahlil masih berupa sinyal bahwa opsi ekspor gas akan ditimbang dalam kerangka ketahanan energi. Keputusan berikutnya akan menentukan apakah wacana itu berujung pada perpanjangan kontrak, penyesuaian pasokan, atau kebijakan lain yang tetap memastikan kebutuhan dalam negeri menjadi perhatian utama.

Terangpublik