Pemerintah mengawasi peredaran beras secara ketat karena anggaran besar telah dialokasikan untuk menjaga produksi dan harga pangan, sementara dugaan pengemasan ulang beras bersubsidi berisiko merugikan konsumen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut persoalan pangan dapat meluas menjadi krisis politik jika produksi dan ketersediaannya terganggu.
Dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/10), Amran menjelaskan pangan menjadi prioritas pemerintah. Menurut laporan Majalah HORTUS Archipelago, ia menilai pengawasan diperlukan agar dukungan pemerintah bagi sektor pangan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang mengubah beras bersubsidi menjadi produk berharga lebih tinggi.
Masalah yang disampaikan Amran bukan hanya soal harga jual. Pemerintah menanggung berbagai biaya untuk mendorong produksi, menyerap hasil petani, dan menjaga agar pangan tetap terjangkau. Jika beras yang mendapat dukungan itu dikemas ulang atau dicampur untuk dijual dengan label berbeda, tujuan bantuan tersebut tidak sampai sebagaimana mestinya.
Subsidi pangan mencapai Rp 160 triliun
Amran menyebut total subsidi di sektor hulu pada 2026 mencapai Rp 160 triliun. Nilainya naik dari Rp 144 triliun pada 2025. Bantuan itu mencakup pupuk, traktor, irigasi, serta kebutuhan lain yang menopang produksi pangan.
Untuk irigasi, pemerintah mengalokasikan Rp 12 triliun pada 2025. Angka-angka itu, menurut Amran, mencerminkan besarnya biaya yang dikeluarkan negara agar proses produksi berjalan dan masyarakat memperoleh pangan. Ia mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk kepentingan rakyat.
Pengaturan harga menjadi bagian dari kebijakan itu. Harga Pembelian Pemerintah atau HPP ditujukan untuk menjaga agar produsen dapat bertahan, sedangkan Harga Eceran Tertinggi atau HET disiapkan supaya konsumen bisa membeli pangan pada harga yang terjangkau. Kedua instrumen tersebut menyasar sisi yang berbeda: perlindungan bagi produsen dan batas harga bagi pembeli.
Dukungan juga diberikan saat Perum Bulog menyerap beras. Amran menyebut subsidi penyerapan mencapai Rp 6.000 per kilogram. Dengan asumsi penyerapan sebanyak 2 juta ton, nilai subsidinya setara Rp 12 triliun. Karena itu, pengawasan atas beras yang telah diserap menjadi bagian dari upaya menjaga agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi keuntungan melalui praktik yang merugikan pembeli.
Beras SPHP diduga dijual sebagai produk premium
Amran sebelumnya mendatangi lokasi yang diduga digunakan untuk mengemas ulang beras SPHP menjadi beras premium, yakni di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Ia menyebut ada oknum, perantara, perusahaan, maupun korporasi yang mempermainkan beras bersubsidi.
Dalam penjelasannya, beras yang semestinya dijual Rp 12.500 per kilogram disebut dibeli dari pihak tertentu dengan harga Rp 11.500 per kilogram. Beras itu kemudian dibongkar dari kemasan, lalu dikemas kembali sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain. Dugaan praktik tersebut menjadi alasan pengawasan tidak berhenti pada penyaluran beras, tetapi juga mencakup cara produk dipasarkan.
Pengemasan ulang dapat membuat konsumen membayar harga yang lebih tinggi untuk beras yang asalnya merupakan produk bersubsidi. Sementara itu, pencampuran beras berpotensi membuat isi kemasan tidak sesuai dengan gambaran produk yang ditawarkan. Rangkaian dugaan ini, sebagaimana dipaparkan Amran, menyangkut penggunaan subsidi sekaligus kejelasan barang yang dibeli masyarakat.
Amran soroti dugaan beras fortifikasi tanpa vitamin
Perhatian pemerintah juga tertuju pada beras fortifikasi. Produk yang menurut Amran seharusnya dijual sekitar Rp 13.000 per kilogram itu disebut dipasarkan dengan harga Rp 56.000 hingga Rp 57.000. Ia menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium Institut Pertanian Bogor tidak menemukan kandungan vitamin pada beras tersebut.
Amran menilai selisih harga dan temuan laboratorium itu menunjukkan adanya dugaan kecurangan terhadap konsumen. Ia memperkirakan potensi kerugian masyarakat akibat dugaan pemalsuan dan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi secara nasional dapat mencapai Rp 89 triliun. Angka tersebut merupakan taksiran potensi kerugian yang disampaikan Amran, bukan nilai kerugian yang telah dinyatakan sebagai hasil akhir pemeriksaan.
Besarnya subsidi dan dugaan penyimpangan itu menjelaskan alasan pemerintah memberi perhatian pada distribusi beras. Pengawasan diarahkan agar bantuan produksi dan penyerapan tidak berujung pada penjualan produk dengan informasi atau harga yang menyesatkan. Dalam keterangan yang dimuat HORTUS, Amran menyoroti kasus-kasus tersebut setelah mengunjungi lokasi di Matraman dan PIBC.
