Pramono menyebut DPRD DKI Jakarta tidak meminta penambahan jumlah kursi hingga 180–220. Menurut dia, yang diinginkan adalah mengembalikan jumlah kursi seperti pada Pemilu 2024, bukan menetapkan angka baru yang lebih besar.
Pernyataan itu menempatkan perdebatan soal kursi legislatif Jakarta pada satu persoalan utama: apakah yang dibicarakan merupakan penambahan atau pengembalian jumlah kursi. Pramono menegaskan, permintaan DPRD DKI berada pada pilihan kedua.
Pramono bedakan penambahan dan pengembalian kursi
Perbedaan istilah tersebut penting karena angka 180–220 dapat dipahami sebagai sasaran penambahan kursi. Namun, dalam penjelasan Pramono, DPRD DKI tidak meminta jumlah kursi dinaikkan hingga rentang itu. Ia menyebut lembaga tersebut hanya ingin kembali ke susunan yang berlaku pada 2024.
Dengan demikian, inti keterangan Pramono bukanlah dukungan terhadap perluasan jumlah anggota DPRD, melainkan penegasan tentang posisi yang diklaim menjadi permintaan dewan. Ia membantah bahwa DPRD meminta tambahan kursi dalam jumlah seperti yang disebutkan.
Isu ini mendapat perhatian karena jumlah kursi DPRD DKI disebut terancam menyusut. Pramono sebelumnya juga dikabarkan menginginkan jumlahnya kembali seperti pada 2024. Perbedaan antara ancaman pengurangan dan permintaan penambahan itulah yang membuat penjelasan mengenai posisi DPRD menjadi sorotan.
Perdebatan kursi DPRD terkait aturan Jakarta
Pembicaraan mengenai kursi DPRD DKI juga dikaitkan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Sejumlah pemberitaan menyoroti bahwa usulan penambahan kursi berhadapan dengan persoalan aturan tersebut. Namun, keterangan Pramono yang tersedia menitikberatkan pada satu hal: menurut dia, DPRD tidak meminta penambahan, melainkan pengembalian ke kondisi 2024.
Karena itu, istilah “tambah kursi” perlu dibedakan dari keinginan mempertahankan atau mengembalikan jumlah sebelumnya. Dua hal itu dapat mengarah pada pembahasan yang berbeda, baik dalam memahami posisi DPRD maupun dalam menilai dampak aturan yang berlaku.
Pramono tidak menjelaskan secara rinci dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini bagaimana angka 180–220 muncul, berapa jumlah kursi yang dimaksud pada 2024, ataupun mekanisme yang akan menentukan jumlah berikutnya. Tanpa rincian tersebut, pokok yang dapat ditegaskan dari pernyataannya adalah penolakan terhadap anggapan bahwa DPRD meminta kursi ditambah sampai rentang tersebut.
Jumlah kursi masih menunggu kejelasan
Perdebatan ini belum hanya menyangkut pilihan kata. Jumlah kursi menentukan susunan perwakilan di DPRD, sementara perubahan jumlahnya perlu dibahas dalam kerangka aturan yang berlaku. Karena itu, kejelasan mengenai dasar penghitungan dan posisi masing-masing pihak akan menjadi bagian penting dari pembahasan selanjutnya.
Pramono telah menyampaikan cara pandangnya: permintaan DPRD, menurut dia, adalah kembali seperti 2024. Pernyataan itu memberi batas pada klaim yang beredar soal penambahan, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang bagaimana jumlah kursi ditetapkan dan apa dampak aturan terkait.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penjelasan lebih lengkap dari pihak-pihak yang terlibat serta pembacaan terhadap UU DKJ. Sampai ada rincian tersebut, perbedaan antara menambah kursi dan mengembalikan jumlahnya seperti 2024 tetap menjadi kunci untuk memahami polemik DPRD DKI.
