BGN Uji Coba MBG Prasmanan untuk Tekan Risiko Keracunan

Badan Gizi Nasional (BGN) menguji penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di sekolah untuk menjaga makanan tetap hangat dan mengurangi jeda antara proses memasak dan waktu makan. Bersamaan dengan uji coba tersebut, BGN membatasi jumlah penerima manfaat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi paling banyak 3.000 orang, sebagai upaya menekan risiko gangguan keamanan pangan.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, kebijakan pembatasan cakupan penerima manfaat dibuat setelah mencermati dinamika di sejumlah daerah, termasuk dugaan keracunan makanan. Menurut dia, jumlah penerima yang lebih terkendali memungkinkan dapur bekerja sesuai kapasitas dan menyiapkan makanan dengan mutu serta porsi gizi yang lebih terjaga.

MBG prasmanan disajikan hangat di kelas

Kepala BGN Sudaryono menyebut uji coba penyajian prasmanan telah berjalan di lebih dari 60 dapur per Senin (5/10). Makanan yang selesai dimasak di dapur SPPG dibawa ke sekolah dalam keadaan hangat, lalu disajikan langsung di kelas.

Skema tersebut dirancang untuk memangkas waktu antara makanan selesai diolah dan dikonsumsi siswa. BGN berharap penyajian yang lebih cepat dapat menjaga kesegaran dan kualitas makanan, sekaligus mengurangi risiko penurunan mutu karena makanan terlalu lama dalam perjalanan atau menunggu sebelum disantap.

“Saya mau sampaikan per hari ini dari tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas kemudian disajikan di kelas,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (5/10).

Menurut Trenggono, makanan yang masih hangat dan proses penyajian yang lebih efisien menjadi bagian dari upaya mencegah keracunan. Namun, uji coba ini masih perlu dinilai melalui pelaksanaan di lapangan; BGN belum menyebutnya sebagai jaminan bahwa risiko keracunan dapat dihilangkan sepenuhnya.

Siswa mendapat jadwal piket dan pelatihan

Berbeda dari pola pembagian makanan yang sepenuhnya ditangani petugas, sistem prasmanan melibatkan sekolah dan siswa. Sejumlah siswa akan mendapat jadwal piket untuk membantu melayani makanan kepada teman-teman dan guru.

Dalam setiap giliran, sekitar lima sampai enam siswa bertugas. Mereka akan memperoleh pelatihan tata cara pelayanan, serta menggunakan celemek dan sarung tangan saat menyajikan makanan. Sudaryono menyebut konsep itu menyerupai pola pelayanan siswa di sekolah-sekolah Jepang.

“Yang dilatih adalah dapurnya, yang dilatih juga adalah sekolahnya. Karena yang melayani adalah siswa. Jadi siswa itu ada piket kayak di Jepang,” kata Sudaryono.

Pelibatan siswa membuat kesiapan sekolah menjadi bagian penting dari uji coba, bukan hanya kesiapan dapur. BGN menyatakan pelatihan diperlukan agar tugas pelayanan berjalan sesuai tata cara yang ditentukan. Penerapan awal dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Papua.

BGN menjalankan uji coba di berbagai daerah untuk mengetahui kendala sebelum mempertimbangkan perluasan sistem. Sudaryono mengatakan evaluasi awal menunjukkan makanan yang disajikan dengan metode prasmanan relatif banyak dihabiskan. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu mengurangi makanan yang terbuang.

Penerima manfaat dibatasi maksimal 3.000 per SPPG

Di sisi pengelolaan dapur, Trenggono mengatakan BGN menetapkan tidak ada lagi SPPG yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Pembatasan ini ditujukan agar volume produksi sejalan dengan kemampuan operasional, sehingga proses pengolahan tidak dipaksakan melebihi kapasitas dapur.

“Karena kapasitas dapur tidak memadai proses memasaknya tidak sesuai ini kan rentan kejadian yang tak diinginkan,” ujar Trenggono.

Aturan tersebut, menurut Trenggono, telah dimasukkan ke dalam petunjuk teknis operasional. Penentuan penerima manfaat juga tidak lagi diserahkan kepada masing-masing SPPG, melainkan ditetapkan oleh BGN. Untuk pelajar, penyaluran MBG akan disesuaikan dengan laporan kondisi siswa yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), agar menu dan porsinya sesuai kebutuhan gizi.

BGN menyatakan tetap bertanggung jawab apabila penerima manfaat terdampak dugaan keracunan setelah menyantap MBG. Trenggono mengatakan lembaganya menyediakan fasilitas kesehatan dan dukungan yang dibutuhkan. Ke depan, hasil uji coba prasmanan dan penerapan batas penerima per dapur akan menjadi bagian penting dalam menilai kesiapan layanan MBG di sekolah.

Terangpublik