Imipas Pastikan Jimmy Masrin Huni Rumah Mewah di Cibinong

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memastikan Jimmy Masrin merupakan warga binaan yang menempati salah satu rumah di klaster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Kepastian itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di lokasi tersebut pada 24 September.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10), Rudi mengatakan sosok yang terekam kamera Ombudsman saat sidak adalah Jimmy. Hasil pemeriksaan kementerian juga menyimpulkan barang-barang di dalam rumah tersebut, termasuk botol minuman keras, merupakan milik terpidana kasus korupsi itu.

“Yang sebagaimana sudah terlihat di pas fotonya itu atas nama Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kameranya (Ombudsman) itu adalah dia sendiri,” kata Rudi.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab temuan Ombudsman mengenai penghuni dan barang-barang di bangunan yang dinilai memiliki fasilitas mewah. Sebelumnya, foto Jimmy juga ditemukan di dalam rumah itu. Ombudsman menyebut salah satu asistennya sempat berhadapan dengan Jimmy di lokasi saat sidak.

Hasil pemeriksaan Imipas berbeda dari keterangan awal

Soal kepemilikan barang, keterangan Imipas berubah dibandingkan penjelasan yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR pada 28 September. Saat itu, Mashudi menyebut televisi, sofa, springbed, kulkas, serta tiga botol wiski dan satu botol bir merupakan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong, Adi Nugroho Nur.

Rudi kemudian menyampaikan hasil investigasi kementerian menunjukkan botol-botol tersebut bukan milik Adi, melainkan Jimmy. Ia juga menegaskan barang lain yang berada di rumah itu merupakan milik warga binaan tersebut. Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu hal yang ditelusuri dalam pemeriksaan atas temuan Ombudsman.

Dalam penjelasan sebelumnya, Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy yang terlihat saat sidak telah diamankan dalam kegiatan razia keamanan. Ia juga menyebut kawasan yang diperiksa Ombudsman sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Kementerian menyatakan bangunan menyerupai penginapan kontainer digunakan sebagai kantor operasional penggemukan sapi, sementara fasilitas lain disebut sebagai mess pegawai atau sedang disiapkan untuk fungsi berbeda.

Belasan bangunan belum tercatat sebagai aset negara

Persoalan lain yang muncul dari pemeriksaan adalah status bangunan di lingkungan Lapas Cibinong. Mashudi menyebut terdapat 16 bangunan yang disebut rumah dinas. Namun, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 lainnya belum tercatat.

Menurut Mashudi, 13 bangunan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung itu masih didalami dari sisi administrasi, status aset, dan pemanfaatannya. Keputusan mengenai tindak lanjut, kata dia, akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.

Ombudsman sebelumnya menemukan beberapa tipe kamar di klaster tersebut dan area parkir yang memuat mobil mewah. Lembaga itu juga menaruh perhatian pada dugaan praktik pungutan liar di lapas. Temuan tersebut memicu pemeriksaan kementerian dan sorotan terhadap fasilitas yang dapat diakses warga binaan.

Lima pejabat dinonaktifkan untuk pemeriksaan

Imipas telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong selama proses pemeriksaan. Mereka adalah Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas I Gusti Bagus Widya Putra, Adi Nugroho, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Yhosep Jhon Ferry, serta Kepala Urusan Umum Deni Sugiarto.

Jimmy Masrin merupakan mantan Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus mantan Komisaris Utama PT Petro Energy. Ia menjalani hukuman 10 tahun setelah menjadi terpidana dalam perkara korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Temuan di Cibinong kini mencakup bukan hanya siapa yang menempati rumah dan siapa pemilik barang di dalamnya, melainkan juga kejelasan status bangunan serta pengawasannya. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menentukan langkah kementerian terhadap aset dan pejabat terkait, sekaligus menjadi ujian bagi upaya memastikan fasilitas lapas dikelola secara tertib dan setara.

Terangpublik