Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027 dengan mendorong investasi nasional tumbuh 8-9 persen. Untuk mencapai sasaran itu, kebutuhan penanaman modal diperkirakan berada di kisaran Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, upaya mengejar pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi. Pemerintah memacu pengembangan ekonomi hijau dan biru, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air.
Di antara agenda itu, transisi energi dan pembangunan infrastruktur digital diposisikan sebagai dua penggerak yang saling melengkapi. Pemerintah menilai ketersediaan energi bersih dengan harga terjangkau dan percepatan digitalisasi menjadi unsur penting untuk menarik investasi serta menopang pertumbuhan dalam jangka panjang.
Energi bersih dan digital jadi penggerak investasi
“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Ia menyebut sinergi energi bersih dan infrastruktur digital diperlukan untuk membangun iklim investasi yang berdaya saing global. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan meningkatnya konsumsi listrik, terutama dari industri dan pusat data.
Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 700-800 terawatt-jam pada 2030. Untuk menopangnya, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 gigawatt peak berbasis energi terbarukan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Keandalan pasokan, menurut Haryo, menjadi prasyarat bagi pengembangan ekonomi hijau. Karena itu, percepatan transisi energi turut ditopang rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit agar listrik dapat disalurkan secara andal kepada industri dan pusat data.
Perluasan listrik desa dan hilirisasi mineral
Pemerataan akses listrik juga masuk dalam agenda tersebut. Program Listrik Desa telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencakup 4.390 lokasi pada 2026. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mendekati atau melampaui 99 persen, dengan indeks ketahanan energi meningkat menjadi 7,13.
Di sisi lain, kekayaan mineral strategis seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara dinilai membuka peluang untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Salah satu jalurnya ialah hilirisasi yang menggunakan energi bersih, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik berpotensi memberikan nilai tambah hingga 67 kali lipat. Potensi tersebut terkait dengan proyeksi permintaan global yang disebut mencapai US$ 5,91 triliun pada 2045. Sementara itu, pasir silika sebagai bahan baku panel surya menambah peluang Indonesia dalam rantai pasok teknologi energi.
Potensi mineral kritis dan bahan baku itu, menurut Haryo, ikut menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam rantai pasok global. Pemerintah juga mencatat minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada untuk pengembangan teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis.
Pembiayaan hijau dan kesiapan tenaga kerja
Untuk mendukung proyek-proyek tersebut, pemerintah mendorong penggunaan beragam skema pembiayaan, antara lain green bonds, blended finance, JETP, dan AZEC. Skema pembiayaan itu diarahkan untuk menopang agenda energi hijau sekaligus memperkuat daya tarik investasi.
Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah menyelaraskan agenda pembiayaan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi, agar kebutuhan industri hijau dapat dipenuhi.
Haryo menyebut optimalisasi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam transisi energi global. Pemerintah berharap pembiayaan inovatif dan penyiapan tenaga kerja berkualitas dapat mendorong pencapaian emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Target investasi Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun dengan demikian bertumpu pada lebih dari satu sektor. Keberhasilan mengejar pertumbuhan 6 persen pada 2027 akan bergantung pada kemampuan menghubungkan investasi, pasokan energi, infrastruktur digital, hilirisasi, dan kesiapan tenaga kerja dalam satu agenda transformasi yang berkelanjutan.
