LPS Likuidasi 14 BPR dan BPRS hingga Oktober 2026

Empat belas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dilikuidasi sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut persoalan tata kelola internal sebagai penyebab utama, sementara proses pembayaran simpanan nasabah masih berlangsung.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan data itu dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Selasa, 3 November. “Jadi saya sampaikan bahwa Januari sampai Oktober itu ada 14 BPR dan BPRS yang dilikuidasi,” kata Anggito, seperti dikutip detikFinance.

Jumlah tersebut merujuk pada BPR dan BPRS, bukan seluruh jenis bank yang beroperasi di Indonesia. Anggito mengatakan tata kelola menjadi persoalan yang paling sering ditemukan pada bank-bank yang ditutup. Ia juga menyebut ada faktor lain, tetapi tidak merinci faktor-faktor tersebut dalam keterangan yang disampaikan.

Hampir 63.000 rekening masuk penetapan LPS

Dari 14 bank yang dilikuidasi, LPS menetapkan 62.971 rekening sebagai simpanan layak bayar. Nilai simpanan yang masuk dalam penetapan itu mencapai Rp 1,9 triliun. Angka tersebut memberi gambaran skala penanganan yang harus dilakukan setelah izin bank dicabut dan proses likuidasi berjalan.

Rekening nasabah menjadi satuan penting dalam proses pembayaran, tetapi jumlah rekening tidak sama dengan jumlah orang. Data yang dipaparkan Anggito menyebut jumlah rekening, bukan jumlah nasabah unik. Karena itu, angka 62.971 tidak bisa langsung dibaca sebagai jumlah individu yang terdampak.

Hingga konferensi pers tersebut, LPS telah membayar klaim simpanan layak bayar sebesar Rp 643,94 miliar. Angka pembayaran itu merupakan perkembangan pada saat laporan disampaikan, bukan keterangan bahwa seluruh proses klaim untuk 14 bank telah selesai.

Mayoritas pembayaran dilakukan dalam lima hari kerja

Anggito menyatakan sekitar 60 persen pembayaran klaim dilakukan dalam lima hari kerja pertama setelah bank dilikuidasi. Keterangan tersebut menunjukkan sebagian besar nilai pembayaran yang telah diproses disalurkan pada tahap awal. Namun, LPS tidak menyebut dalam paparan itu rincian waktu penyelesaian untuk setiap bank maupun pembagian pembayaran per bank.

Perbedaan antara total simpanan layak bayar dan klaim yang telah dibayar juga perlu dibaca sesuai waktu pencatatan. LPS menyampaikan angka Rp 1,9 triliun sebagai nilai simpanan yang ditetapkan layak dibayar, sedangkan Rp 643,94 miliar adalah nilai yang telah dibayarkan sampai laporan tersebut disampaikan. Data itu belum dengan sendirinya menjelaskan kapan seluruh pembayaran akan rampung.

Rincian yang sama turut diberitakan Harian Mistar dan KilasJatim. Keduanya mengutip paparan LPS mengenai jumlah rekening, nilai simpanan, dan pembayaran klaim. Angka-angka tersebut memperlihatkan dua pekerjaan yang berjalan beriringan: menentukan simpanan yang memenuhi ketentuan pembayaran dan menyalurkan klaim kepada nasabah.

Tata kelola jadi perhatian dalam penutupan bank

Penekanan LPS pada persoalan tata kelola menempatkan kondisi internal bank sebagai bagian penting dari penjelasan atas likuidasi. Anggito tidak menyatakan bahwa seluruh penutupan terjadi karena satu penyebab yang sama. Ia menyebut tata kelola sebagai faktor utama yang dipantau, sembari mengakui adanya faktor lain pada masing-masing BPR dan BPRS.

Informasi tersebut juga menjadi pengingat bahwa 14 bank yang dilikuidasi adalah lembaga yang berbeda, dengan kondisi dan nasabah masing-masing. Data agregat yang disampaikan LPS belum memerinci kasus tiap bank. Karena itu, angka keseluruhan tidak cukup untuk menggambarkan persoalan spesifik yang dialami setiap lembaga.

LPS menyatakan terus berkoordinasi dengan instansi lain di dalam KSSK untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan perlindungan simpanan. Fokus berikutnya adalah kelanjutan pembayaran klaim bagi rekening yang telah ditetapkan layak bayar, sementara koordinasi antarlembaga tetap berjalan.

Terangpublik