Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan fraksi-fraksi di DPR. PSI menilai perkara itu semestinya tidak lagi dipersoalkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menolak gugatan terkait polemik tersebut.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyampaikan tanggapan itu kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026). Ia mempertanyakan hal apa yang masih perlu dibicarakan setelah amar putusan dibacakan.
“Kalau orang menggugat, ada yang dituntut, toh? Dan kemudian ketika yang dituntut ditolak, terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang putusan pengadilan kemarin? Ditolak,” kata Ahmad.
PSI menilai putusan MK menjadi titik penting
Ahmad mengatakan dirinya bukan orang hukum. Namun, menurut dia, penolakan gugatan membuat ruang untuk mempersoalkan kembali pertimbangan dalam putusan menjadi terbatas. Ia pun mempertanyakan alasan PKS ingin menjajaki pendapat fraksi lain di DPR mengenai isu tersebut.
“Kalau ditolak, apakah pertimbangan itu bisa dipermasalahkan? Kan nggak bisa menurut saya,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Ahmad kembali menekankan bahwa putusan telah disampaikan. Ia menilai belum jelas apa yang hendak menjadi pokok pembahasan apabila hasil perkara tersebut sudah ada.
“Amar putusannya dan kemudian ya untuk putusannya tidak ada. Terus apa yang mau didiskusikan?” kata Ahmad. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi rencana PKS membangun komunikasi politik di DPR, bukan pengumuman mengenai agenda resmi pembahasan di parlemen.
Ahmad juga menyebut polemik itu telah ditunggangi kepentingan politik. Ia menggambarkan dinamika yang muncul sebagai “demonstrasi politik” dan mengaitkannya dengan proses yang berlangsung di MK. Pernyataan tersebut merupakan penilaian PSI atas polemik, sementara PKS menyatakan komunikasi dengan fraksi lain akan dilakukan untuk menjajaki pandangan mereka.
PKS akan menjajaki pandangan fraksi di DPR
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menanggapi pidato Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengenai upaya menjembatani aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Kholid mengatakan DPP PKS menugaskan Fraksi PKS di DPR RI untuk lebih dulu membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain.
“DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya,” kata Kholid kepada wartawan, Rabu (20/10).
PKS, kata Kholid, akan menjajaki masukan serta pandangan dari anggota DPR mengenai persoalan tersebut. Ia menegaskan komunikasi awal diperlukan sebelum partainya menentukan langkah lebih lanjut. Karena DPR masih dalam masa reses, pembicaraan itu menunggu masa sidang berikutnya.
Kholid juga menyebut kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat, dua opsi yang menurutnya kerap disinggung banyak pihak. Namun, ia belum menyatakan bahwa PKS telah memutuskan untuk mengajukan salah satu hak tersebut.
“Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu,” ujar Kholid.
Perbedaan sikap soal tindak lanjut polemik
Pernyataan kedua partai memperlihatkan perbedaan fokus dalam menyikapi polemik ijazah Gibran. PSI menyoroti putusan MK dan mempertanyakan dasar untuk melanjutkan pembahasan. PKS, sebaliknya, menyatakan akan lebih dahulu menghimpun pandangan fraksi-fraksi di DPR sebelum menilai kemungkinan langkah politik berikutnya.
Rencana PKS tersebut masih berada pada tahap penjajakan komunikasi. Belum ada keterangan bahwa pembahasan antarfaksi sudah berlangsung atau bahwa hak angket maupun hak menyatakan pendapat telah diputuskan untuk digunakan.
Perkembangan pada masa sidang mendatang akan menunjukkan apakah komunikasi yang dijanjikan PKS menghasilkan sikap bersama atau berhenti pada pertukaran pandangan. Sementara itu, pernyataan PSI menegaskan bahwa partai tersebut memandang putusan MK sebagai alasan utama untuk mempertanyakan kelanjutan polemik di parlemen.
