Gugatan UU Wantimpres: Pemohon Minta Batas 9 Anggota

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta membatasi jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) paling banyak sembilan orang. Permintaan itu diajukan Muhamad Riziq Maulana dalam uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Riziq menilai ketentuan yang menyerahkan jumlah anggota kepada kebutuhan Presiden tanpa menetapkan batas maksimal berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 389/PUU-XXIV/2026.

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB. Permohonan itu belum diputus; MK akan lebih dulu memeriksa argumentasi pemohon dalam persidangan.

Jumlah anggota dan beban APBN dipersoalkan

Dalam permohonannya, Riziq menyoroti konsekuensi anggaran dari jumlah anggota Wantimpres. Hak keuangan, fasilitas, dan kebutuhan lain lembaga tersebut ditanggung negara, sehingga menurutnya, penambahan anggota akan meningkatkan beban APBN.

“Semakin banyak jumlah anggota Wantimpres maka semakin besar pula beban APBN yang ditanggung,” tulis pemohon dalam permohonannya.

Ia menegaskan, yang dipersoalkan bukan besaran hak keuangan setiap anggota, melainkan dampak jumlah anggota terhadap anggaran negara. Pemohon juga mengaitkan tuntutan pembatasan dengan semangat efisiensi yang, menurutnya, muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Wantimpres.

Riziq menilai Pasal 7 ayat (1) tidak memberi ukuran yang jelas mengenai jumlah anggota maupun indikator yang harus dipakai Presiden saat menetapkannya. Tanpa batas dan parameter, keputusan tersebut dianggap berpotensi mengabaikan kondisi APBN sekaligus mengurangi kepastian hukum yang adil.

Dalam dalilnya, ia juga menghubungkan persoalan itu dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiadaan batas maksimal, menurut pemohon, memberi ruang terlalu luas bagi Presiden untuk menentukan komposisi Wantimpres tanpa ukuran yang tegas.

Pemohon khawatir Wantimpres menjadi alat politik

Riziq turut memperingatkan bahwa keleluasaan tanpa batas dapat membuka peluang penggunaan lembaga penasihat Presiden untuk kepentingan politik atau elektoral. Ia menyatakan, fleksibilitas Presiden dalam menentukan jumlah anggota tetap dapat dipertahankan, tetapi perlu berjalan bersama batas maksimal.

“Dengan diberikan kekuasaan kepada Presiden tanpa ada batasan maksimal akan memungkinkan Presiden menggunakan lembaga Wantimpres sebagai alat dukungan politik atau elektoral semata,” demikian salah satu dalil pemohon.

Untuk mendukung argumennya, pemohon membandingkan pengaturan saat ini dengan ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Menurut uraian dalam permohonan, aturan tersebut menyerahkan penentuan jumlah anggota kepada Presiden tanpa menetapkan batas maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pernah mencapai 60 orang. Pengalaman itu, menurut pemohon, menjadi alasan untuk mengantisipasi pertambahan anggota Wantimpres secara signifikan apabila tidak ada batasan yang tegas. Ia mengkhawatirkan jumlahnya dapat meningkat hingga 60, 70, bahkan 100 orang pada masa mendatang.

Petitum meminta batas maksimal sembilan orang

Dalam petitumnya, Riziq meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 64 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Ketentuan itu, menurut permintaan pemohon, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah anggota Wantimpres paling banyak sembilan orang.

Susunan yang diusulkan terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota serta sejumlah anggota yang ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden. Namun, jumlah keseluruhannya diminta tidak melampaui sembilan orang dan tetap mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta efisiensi APBN.

Usulan angka sembilan bukan tanpa rujukan dalam sejarah aturan yang dibahas pemohon. Dalam permohonan, jumlah tersebut disebut pernah ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 dengan pertimbangan pembidangan tugas, profesionalitas, efisiensi anggaran, dan pengambilan keputusan kolektif. Pembatasan juga dinilai dapat mencegah jumlah suara berimbang atau kebuntuan dalam pengambilan keputusan.

Perhatian terhadap jumlah anggota turut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 2 Oktober 2026. Anggota yang dilantik berasal dari beragam latar belakang, termasuk tokoh agama, akademisi, pengusaha, mantan pejabat negara, dan purnawirawan TNI.

Sidang pendahuluan akan menjadi tahap awal bagi MK untuk menelaah permohonan dan dalil-dalil yang diajukan. Putusan nantinya akan menentukan apakah aturan mengenai jumlah anggota Wantimpres perlu dimaknai dengan batas maksimal, atau tetap memberi kewenangan penetapan kepada Presiden sebagaimana berlaku saat ini.

Terangpublik