Ajudan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Asky Rizal Toding, meminta maaf setelah menyenggol sejumlah mahasiswa yang sedang berunjuk rasa di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Ia menyebut tindakan yang terjadi pada Senin, 19 Oktober 2026, sekitar pukul 18.00 Wita itu dilakukan secara spontan dan tanpa instruksi dari siapa pun.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Asky melalui video klarifikasi yang diunggah dan diberitakan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia mengakui sikapnya berlebihan, menimbulkan ketidaknyamanan, serta tidak memiliki pembenaran.
“Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan, serta tidak ada pembenaran atas perbuatan saya,” kata Asky.
Asky juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan masyarakat atas sikapnya ketika bertugas mengawal gubernur.
Asky sebut tindakan dilakukan spontan
Dalam video itu, Asky memperkenalkan diri sebagai ajudan Gubernur Kaltim. Ia menyebut insiden berlangsung di halaman Masjid Nurul Mukminin, kompleks Pemerintah Provinsi Kaltim, Samarinda. Saat itu, Rudy Mas’ud hendak menunaikan salat Magrib.
Asky menegaskan tidak ada pihak yang memerintahkan atau mengarahkan dirinya untuk melakukan kontak fisik dengan para pendemo. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi atas kejadian yang kemudian ramai dibicarakan.
“Saya melakukan tindakan tersebut secara spontan dan tanpa ada instruksi dari siapa pun. Sekali lagi, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan saya yang terlalu berlebihan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali,” ujarnya.
Ia tidak membantah bahwa tindakannya merupakan kesalahan. Dalam pernyataan yang sama, Asky meminta maaf secara langsung kepada rekan-rekan mahasiswa dan warga masyarakat. Ia juga menyatakan memahami bahwa perbuatannya telah menimbulkan ketidaknyamanan.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah rekaman insiden menjadi perhatian publik. Namun, bahan keterangan yang tersedia tidak merinci bagaimana video kejadian tersebut pertama kali beredar maupun tanggapan lanjutan dari pihak mahasiswa.
Insiden terjadi saat aksi terkait karhutla
Sebelum kejadian, massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi sejak sore hari di kawasan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Para peserta belum sempat bertemu Rudy karena agenda gubernur disebut padat.
Menurut penjelasan Pemerintah Provinsi Kaltim, para mahasiswa kemudian berada di sekitar masjid yang menjadi titik berkumpul sekaligus lokasi pembubaran aksi. Ketika Rudy hendak masuk ke masjid, terjadi situasi yang berujung pada kontak fisik antara ajudan dan sejumlah pendemo.
Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, menyebut rombongan gubernur sudah dihadang saat hendak masuk. Ia juga mengatakan ada celetukan kecil dalam situasi tersebut.
“Pada saat Pak Gubernur masuk, sebenarnya sudah dihadang sama teman-teman itu. Walaupun ada celetukan-celetukan kecil,” kata Sudarno.
Keterangan Pemprov itu menggambarkan situasi menjelang insiden, sementara Asky menyebut tindakannya berlangsung spontan. Kedua penjelasan tersebut tidak mengubah pengakuan ajudan bahwa kontak fisik yang ia lakukan merupakan kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
Permintaan maaf jadi sorotan setelah video beredar
Peristiwa ini menempatkan sikap petugas yang mengawal pejabat publik dalam perhatian, terutama ketika berhadapan dengan warga yang menyampaikan aspirasi. Dalam kasus ini, Asky secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyampaikan janji untuk tidak mengulangi tindakan serupa.
Aksi mahasiswa sendiri berangkat dari tuntutan terkait karhutla, tetapi mereka belum sempat bertemu langsung dengan gubernur sebelum situasi di sekitar masjid terjadi. Informasi yang tersedia belum menjelaskan apakah ada pertemuan lanjutan antara gubernur dan massa maupun tindak lanjut lain setelah permintaan maaf disampaikan.
Permintaan maaf menjadi langkah awal untuk merespons insiden tersebut. Perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa dapat berlangsung, serta bagaimana pengamanan kegiatan pejabat tetap menghormati ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
