Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka membantah anggapan bahwa Joko Widodo bersikap pengecut karena belum hadir dalam persidangan terkait polemik ijazah. Menurut Dedy, mantan Presiden RI itu akan datang apabila menerima undangan atau panggilan resmi dari jaksa maupun hakim.
Pernyataan Dedy disampaikan melalui akun X sebagai tanggapan atas kritik pegiat media sosial Arif Wicaksono. Arif sebelumnya menyinggung pernyataan Jokowi yang disebut bersedia datang ke persidangan sambil membawa ijazahnya, tetapi hingga saat itu belum terlihat hadir di ruang sidang.
“Jokowi kalau diundang jelas akan datang,” tulis Dedy, dikutip Selasa (20/10/2026). Ia kemudian menegaskan, menurutnya, undangan dari jaksa atau hakim belum diterima Jokowi.
Dedy: Kehadiran di sidang menunggu panggilan resmi
Dedy menilai seseorang tidak bisa begitu saja datang ke persidangan tanpa dipanggil atau diundang oleh pihak berwenang. Ia menyindir pemahaman Arif mengenai prosedur hukum acara, sekaligus menyatakan bahwa pernyataan Jokowi tentang kesediaannya hadir tetap sesuai dengan konteks tersebut.
“Jadi, pernyataan beliau tetap akurat, cuma problemnya kelihatannya @arifbalikpapan1 tidak begitu paham hukum beracara,” ujar Dedy. Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa Jokowi semestinya hadir tanpa menunggu undangan resmi.
Arif sebelumnya mengkritik Jokowi melalui unggahan di X. Ia menyebut Jokowi pernah berjanji akan datang ke persidangan dengan membawa ijazah yang menjadi pokok polemik, lalu mempertanyakan mengapa kehadiran itu belum terwujud. Arif menggunakan kata “cemen” dalam kritiknya dan menilai Jokowi seharusnya menepati pernyataan tersebut.
Perbedaan pandangan itu berpusat pada alasan dan waktu kehadiran Jokowi di persidangan. Dedy menekankan perlunya panggilan resmi, sedangkan Arif menganggap janji yang disampaikan Jokowi semestinya cukup menjadi dasar untuk datang. Keduanya menyampaikan pandangan melalui media sosial, bukan sebagai keterangan resmi dari pengadilan.
Roy Suryo minta Jokowi dihadirkan sebagai saksi
Polemik kehadiran Jokowi juga disoroti Roy Suryo, terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Seusai sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), Roy mempertanyakan langkah jaksa penuntut umum (JPU) yang belum menghadirkan Jokowi dalam persidangan.
Roy mengatakan nama Jokowi berada di urutan pertama dalam daftar saksi yang diajukan jaksa. Ia meminta mantan presiden itu dihadirkan langsung ke ruang sidang, termasuk membawa ijazah fisik yang menjadi pokok perdebatan.
“Teman-teman perlu tahu dalam daftar resmi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo. Nomor satu nggak pernah dipanggil,” kata Roy.
Pernyataan Roy tersebut merupakan pandangannya mengenai daftar saksi dan jalannya persidangan. Ia juga menyebut ijazah asli belum diperlihatkan di pengadilan. Tuduhan mengenai tidak adanya dokumen asli itu disampaikan Roy dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan dalam materi berita ini.
Roy menilai kehadiran Jokowi dan dokumen yang dipersoalkan penting bagi pembuktian perkara. Ia mempertanyakan jika persidangan hanya mengandalkan dokumen lain tanpa pemeriksaan terhadap ijazah fisik. Namun, desakan dari terdakwa tidak dengan sendirinya memastikan kapan atau apakah Jokowi akan dipanggil; langkah menghadirkan saksi berada dalam proses persidangan.
Polemik ijazah masih bergulir di pengadilan
Di tengah perdebatan tersebut, Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI) dilaporkan mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Komisi Yudisial. Menurut informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, laporan itu berkaitan dengan penilaian PMAKI atas penanganan kehadiran Jokowi di persidangan.
Rangkaian tanggapan ini memperlihatkan bahwa polemik ijazah tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga merembet ke ruang publik. Kritik Arif, penjelasan Dedy, dan desakan Roy berasal dari pihak-pihak berbeda dengan posisi masing-masing. Karena itu, pernyataan mereka perlu dibaca sebagai pandangan atau tudingan, bukan sebagai putusan pengadilan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses hukum dan keputusan pihak yang berwenang mengenai pemanggilan saksi. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, pertanyaan tentang kehadiran Jokowi serta pemeriksaan dokumen yang dipersoalkan tetap menjadi bagian dari polemik yang menunggu kejelasan di persidangan.
