Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dibayarkan melalui transfer, menyusul usulan agar penyalurannya melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pemerintah, kata dia, belum mengubah mekanisme pembayaran yang selama ini berjalan.
Suahasil menyampaikan kepastian itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026. “(Pembayaran gaji ASN) akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Kopdes Merah Putih telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Usulan itu masih memerlukan pembahasan, terutama untuk mematangkan mekanisme teknis.
Skema pembayaran gaji ASN belum berubah
Penegasan Suahasil memberi jawaban atas pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan jalur pembayaran gaji PNS. Untuk saat ini, pembayaran tetap dilakukan melalui transfer seperti mekanisme yang berlaku. Ia tidak menyatakan adanya peralihan pembayaran ke koperasi.
Di sisi lain, pernyataan Ferry menunjukkan bahwa gagasan melibatkan Kopdes Merah Putih memang telah diajukan untuk dibahas. Namun, pengajuan usulan itu belum berarti skema tersebut sudah diputuskan atau mulai diterapkan. Kementerian Keuangan masih menjadi pihak yang diajak membahas mekanisme teknisnya.
Ferry menyebut rencana penyaluran melalui koperasi ditargetkan berjalan pada tahun ini. Meski demikian, ia belum merinci kapan pelaksanaan akan dimulai, bagaimana skema pembayarannya, maupun koperasi mana yang akan dilibatkan. Rincian tersebut menjadi bagian yang belum terjawab dari rencana yang disampaikan.
Karena itu, rencana dan kebijakan yang berlaku perlu dibedakan. Usulan penyaluran lewat koperasi masih dalam tahap pembahasan, sementara kepastian dari Menteri Keuangan adalah gaji ASN tetap ditransfer dengan cara yang berjalan saat ini. Belum ada keterangan mengenai jadwal perubahan atau keputusan untuk mengalihkan pembayaran.
Kopdes Merah Putih diusulkan memperkuat layanan
Gagasan penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih dikaitkan dengan upaya memperkuat layanan koperasi desa. Rencana itu juga disebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing koperasi dengan perbankan nasional. Meski begitu, sumber berita belum menjelaskan bentuk layanan yang akan diberikan koperasi dalam penyaluran gaji tersebut.
Belum adanya rincian tentang skema, jadwal, dan koperasi yang terlibat membuat usulan ini belum dapat dipahami sebagai mekanisme operasional. Keterangan Ferry baru menyebut pengajuan kepada Kementerian Keuangan dan target pelaksanaan pada tahun ini. Sementara itu, Suahasil menegaskan pembayaran belum berubah.
Dengan demikian, belum ada informasi yang memastikan apakah koperasi nantinya akan berperan sebagai jalur pembayaran, mitra layanan, atau menjalankan fungsi lain. Penjelasan mengenai hal tersebut bergantung pada pembahasan teknis yang masih diperlukan. Tanpa rincian itu, publik belum memperoleh gambaran tentang bagaimana usulan akan diterapkan jika kelak disetujui.
Usulan terkait pembahasan RUU Perkoperasian
Rencana tersebut juga dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di DPR. Dalam rancangan itu, pemerintah merencanakan pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rancangan tersebut juga memuat rencana pemberian fungsi baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Fungsi baru yang dimaksud adalah perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci bagaimana perlindungan itu akan dijalankan ataupun kaitannya secara teknis dengan rencana penyaluran gaji ASN. Kedua hal tersebut muncul dalam konteks penguatan koperasi, tetapi detail pelaksanaannya belum dijabarkan.
Perkembangan pembahasan di Kementerian Keuangan dan DPR akan menentukan kejelasan rencana tersebut. Untuk sementara, pegawai negeri masih menerima gaji melalui mekanisme transfer yang berlaku. Pemerintah perlu menyampaikan rincian lebih lanjut apabila usulan Kopdes Merah Putih berlanjut, agar perubahan yang direncanakan—jika ada—dapat dipahami secara jelas oleh ASN dan masyarakat.
