Musyafirin Diusulkan Dipecat PDIP Usai Jadi Komisaris

DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat mengusulkan pemberhentian H.W. Musyafirin dari keanggotaan partai setelah mantan Bupati Sumbawa Barat itu mempertahankan jabatannya sebagai Komisaris Bank NTB Syariah. Usulan tersebut juga berkaitan dengan penolakan Musyafirin untuk melepas status sebagai anggota PDIP dan menyerahkan kartu tanda anggota (KTA).

Persoalan ini berawal dari proses pencalonan Musyafirin sebagai komisaris yang disebut telah berjalan sejak Juni 2025. Saat itu, ia masih menjadi fungsionaris DPD PDIP NTB. Masa kepengurusan yang dijalaninya tercatat berlangsung hingga 12 November 2025.

Dalam rapat internal partai, pencalonan tersebut dipersoalkan karena Musyafirin dinilai tidak memberi tahu atau berkoordinasi dengan DPD. Ketegangan kemudian bertambah, hingga pengurus daerah memutuskan membawa perkara itu ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pencalonan Komisaris tak dikoordinasikan

Menurut catatan yang dibahas dalam forum internal, proses pencalonan Musyafirin untuk menjadi Komisaris Bank NTB Syariah sudah bergulir pada Juni 2025. Pada waktu yang sama, ia masih menduduki posisi struktural di partai sebagai Wakil Ketua DPD PDIP NTB Bidang Pemenangan Pemilu.

DPD menilai tidak adanya pemberitahuan dan koordinasi menjadi persoalan etika organisasi. Bagi pengurus daerah, jabatan partai yang masih diemban Musyafirin membuat proses pencalonan di bank daerah itu semestinya dikomunikasikan terlebih dahulu.

Persoalan tersebut bukan satu-satunya catatan yang muncul dalam evaluasi internal. Pengurus DPD dan DPC PDIP se-NTB juga menyoroti sejumlah program dan janji politik Musyafirin yang dinilai tidak terlaksana setelah rangkaian Pilgub NTB dan Pilkada serentak 2024.

Catatan partai setelah Pilkada 2024

Dalam Pilgub NTB 2024, PDIP mengusung Musyafirin sebagai calon wakil gubernur. Ia juga memegang tanggung jawab di bidang pemenangan pemilu pada tingkat DPD. Namun, menurut evaluasi pengurus partai, koordinasi struktural dan pelibatan mesin partai dalam agenda pemenangan dinilai belum optimal.

Pengurus daerah turut mencatat adanya komitmen politik yang dianggap tidak berjalan. Catatan itu menjadi bagian dari dinamika internal yang mengiringi polemik jabatan komisaris, meski perkara pencalonan tersebut menjadi pemicu utama usulan pemberhentian.

Dengan demikian, keputusan DPD tidak hanya bertumpu pada keberadaan Musyafirin di Bank NTB Syariah. Pengurus juga mengaitkannya dengan komunikasi organisasi dan evaluasi terhadap peran serta komitmen politiknya dalam agenda partai di NTB.

Usulan pemberhentian dibawa ke DPP

Ketegangan memuncak ketika Musyafirin memilih mempertahankan posisinya sebagai komisaris dan tidak bersedia melepaskan keanggotaan PDIP maupun menyerahkan KTA. Sikap itu dinilai pengurus daerah sebagai tindakan indisipliner yang mengganggu soliditas partai di NTB.

Atas dasar itu, DPD PDIP NTB mengusulkan pemberhentian Musyafirin kepada DPP. Karena langkah yang disebutkan adalah usulan ke tingkat pusat, keputusan tersebut perlu dibedakan dari pemberhentian final. DPP menjadi tingkat partai yang dituju dalam proses pengusulan itu.

Kasus ini memperlihatkan benturan antara jabatan di luar partai dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun kader. Bagi PDIP NTB, persoalan utamanya mencakup prosedur komunikasi, sikap terhadap organisasi, serta catatan atas pelaksanaan agenda politik.

Perkembangan berikutnya bergantung pada tindak lanjut DPP terhadap usulan dari daerah. Sementara proses itu berjalan, polemik Musyafirin menjadi ujian bagi soliditas internal PDIP NTB dan cara partai menegakkan aturan keanggotaan serta kepengurusan.

Terangpublik