BPT Adukan Kapolres Jakpus soal Kasus ATM BCA

Penanganan dugaan pencurian uang melalui ATM BCA di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat kembali dipersoalkan. Pihak BPT, yang mengaku sebagai korban tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, mengadukan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung dan mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra kepada Kapolri.

Melalui kuasa hukumnya, Iskandar Halim Munthe dan Stendly Tandisau, BPT meminta agar kedua pejabat itu diperiksa. Mereka menduga ada ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, serta lemahnya pengawasan dalam penanganan perkara tersebut. Tuduhan itu merupakan keterangan dari pihak pengadu dan belum disertai tanggapan resmi dari pejabat yang disebut.

Awal perkara dugaan pencurian uang ATM

Menurut kuasa hukum BPT, perkara bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA. Mereka menyebut laporan polisi bernomor LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 19 Februari 2026, sebagai bagian dari awal penanganan kasus.

Pihak BPT mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka. Mereka menilai dugaan keterlibatan seseorang bernama Vinson Leocarlius belum diperiksa secara memadai, sementara BPT mengaku kehilangan uang. Namun, bahan yang disampaikan pihak pengadu tidak memuat uraian rinci tentang jumlah uang yang hilang, lokasi dan waktu transaksi, maupun dasar penetapan tersangka terhadap BPT.

Keluarga BPT juga menyatakan bahwa terdapat rekaman CCTV dan bukti lain yang, menurut mereka, perlu diperiksa dalam penyidikan. Mereka menilai bukti tersebut seharusnya menjadi bagian dari penelusuran perkara. Keterangan itu masih merupakan klaim pihak keluarga; belum ada penjelasan resmi mengenai isi rekaman atau bagaimana penyidik menilai bukti-bukti tersebut.

Kapolres dan mantan Kasatreskrim diminta diperiksa

Kuasa hukum BPT meminta pemeriksaan tidak hanya menyasar penyidik yang menangani perkara secara langsung. Mereka juga meminta Kapolres dan mantan Kasatreskrim dimintai keterangan mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan di tingkat satuan kerja.

Menurut mereka, pemeriksaan perlu menjelaskan apakah penetapan tersangka, penahanan, dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan sesuai prosedur. Permintaan itu belum berarti kedua pejabat tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Pihak BPT meminta Kapolri menelusuri dugaan tersebut dan memastikan penanganannya berlangsung objektif.

Dalam pengaduannya, pihak BPT juga menyebut laporan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum menghasilkan penyelesaian yang mereka anggap memadai. Karena itu, mereka kembali meminta agar perkara diperiksa secara menyeluruh dan independen. Mereka menegaskan pengaduan tersebut dimaksudkan untuk meminta kejelasan atas proses hukum, bukan untuk mengintervensi penyidikan.

Pengadu minta proses hukum ditelusuri secara objektif

Pihak BPT turut menyoroti kabar di media mengenai pencopotan mantan Kasatreskrim karena dugaan pelanggaran etik. Mereka meminta informasi itu menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan Polri dalam menilai pengawasan penanganan perkara. Namun, tidak ada keterangan dalam bahan yang tersedia yang memastikan hubungan antara kabar tersebut dan pengaduan BPT.

Mereka juga meminta pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan bagi pejabat yang diadukan sampai pemeriksaan memberikan kejelasan. Permintaan tersebut, menurut pihak pengadu, merupakan langkah kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi, bukan tuntutan agar sanksi dijatuhkan sebelum ada pembuktian.

Dalam keterangan pihak BPT, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan pengaruh status sosial atau kekuatan ekonomi pihak-pihak yang terkait. Namun, mereka belum menyampaikan bukti yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memengaruhi proses penyidikan. Karena itu, dugaan tersebut tetap perlu diperlakukan sebagai pertanyaan dan klaim dari pihak pengadu, bukan kesimpulan atas perkara.

Belum ada tanggapan dari pihak yang diadukan

Hingga informasi ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Reynold, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius atas pengaduan dan tuduhan tersebut. Belum ada pula keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai perkembangan terbaru pemeriksaan atas laporan BPT.

Perkara ini kini menjadi perhatian karena pihak yang mengaku sebagai korban menyatakan dirinya justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kejelasan mengenai dasar penetapan itu, pemeriksaan terhadap bukti yang disebut keluarga, serta tindak lanjut pengaduan akan menjadi bagian penting untuk menjawab keberatan BPT. Semua pihak tetap perlu diberi ruang menyampaikan keterangan, sementara penilaian atas dugaan pelanggaran menunggu pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terangpublik