Pemerintah menyiapkan 12 lelang surat berharga negara (SBN) dan opsi penarikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran hingga akhir tahun mencapai 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk menutup kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026. Langkah itu mencakup lelang surat utang reguler, penerbitan SBN ritel, kemungkinan penerbitan obligasi valas, serta penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral.
“Saat ini, strategi kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85%. Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV-2026, beberapa issuance akan masih kita lakukan,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN di kantor Kemenkeu, seperti dikutip Minggu (11/10/2026).
Enam lelang SUN dan enam lelang SBSN
Dalam jadwal yang telah disiapkan, pemerintah akan menggelar 12 lelang SBN reguler pada kuartal keempat. Jumlah itu terdiri atas enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Lelang dijadwalkan berlangsung setiap Selasa.
Suminto menyebut pola penerbitan tersebut tetap mengikuti strategi pembiayaan yang telah berjalan. Dalam keterangan sebelumnya pada September 2026, ia mengatakan pemerintah tidak berencana menambah penerbitan melalui lelang domestik dalam skala lebih besar dari strategi yang sudah ditetapkan.
Keputusan itu, menurut Suminto, ditujukan untuk menjaga pasokan SBN di pasar domestik. Pemerintah juga berharap strategi penerbitan yang tetap sesuai rencana dapat membantu menjaga tingkat imbal hasil atau yield SBN.
“Kami ingin pastikan bahwa supply risk penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Artinya tidak akan ada tambahan penerbitan melalui lelang yang lebih besar yang menambah risiko supply SBN yang tentu akan potentially meningkatkan yield,” ujar Suminto dalam paparan pada 18 September 2026.
SBN ritel dan obligasi valas jadi opsi
Di luar lelang reguler, pemerintah menjadwalkan penerbitan dua instrumen ritel. Instrumen konvensional yang disiapkan adalah Saving Bond Retail (SBR) seri 015, sedangkan instrumen syariahnya berupa Sukuk Tabungan seri 017.
Pemerintah juga membuka kemungkinan menerbitkan SBN berdenominasi valuta asing atau global bond. Namun, keputusan itu akan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global yang masih dinamis. Kemenkeu menyatakan persiapan dokumentasi hukum dan transaksi untuk penerbitan tersebut telah dilakukan.
“Space untuk penerbitan itu masih ada subject to market condition,” kata Suminto. Dengan demikian, penerbitan obligasi valas belum dipastikan dan tetap bergantung pada situasi pasar saat pemerintah mengambil keputusan.
Opsi pembiayaan lain berasal dari pinjaman program lembaga bilateral dan multilateral. Kemenkeu menyebut potensi penarikan pinjaman tersebut mencapai US$1,8 miliar dan siap dicairkan pada kuartal IV-2026. Dalam keterangan sebelumnya, pemerintah menyatakan pinjaman program dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) tersedia untuk dicairkan.
Utang baru mencapai Rp494,3 triliun
Hingga akhir September 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun. Pada periode yang sama, APBN mencatat defisit Rp319 triliun. Realisasi pembiayaan utang itu setara 59,4 persen dari target dalam APBN, yakni Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pembiayaan utang masih terjaga. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tahun ini lebih rendah. Pada akhir September tahun lalu, pembiayaan utang tercatat Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target Rp775,9 triliun.
Rincian pembiayaan menunjukkan penerbitan SBN mencapai Rp497,5 triliun, setara 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun. Sementara itu, komponen pinjaman masih mencatatkan angka minus Rp3,2 triliun.
“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia,” ujar Suahasil.
Dengan kebutuhan pembiayaan yang masih harus dipenuhi pada kuartal terakhir, pemerintah akan mengandalkan kombinasi lelang domestik, instrumen ritel, pinjaman, dan kemungkinan penerbitan valas. Perkembangan pasar keuangan global akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya, sementara target defisit APBN 2026 tetap dipatok sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
