IKD TNI-Polri Jadi Sasaran Layanan Jemput Bola KKU

Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara menyiapkan layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi anggota TNI dan Polri pada minggu ketiga Oktober 2026. Program tersebut direncanakan setelah layanan serupa menyasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan administrasi kependudukan digital.

Aslinda mengatakan, layanan untuk TNI dan Polri merupakan sasaran berikutnya dalam agenda aktivasi IKD. Melalui pendekatan jemput bola, petugas mendatangi kelompok yang menjadi target layanan sehingga aktivasi dapat dilakukan tanpa warga harus lebih dulu mengurusnya secara mandiri di kantor Disdukcapil.

Rencana itu juga menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD tidak berhenti pada aparatur sipil negara. Disdukcapil Kayong Utara hendak memperluas penerapannya ke lingkungan TNI dan Polri, meski jadwal yang disampaikan masih berupa rencana pelaksanaan pada pekan ketiga Oktober 2026.

Aktivasi IKD menyasar PPPK lebih dahulu

Sebelum menyasar anggota TNI dan Polri, layanan jemput bola aktivasi IKD di Kayong Utara ditujukan kepada PPPK. Langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemutakhiran data administrasi kependudukan, terutama informasi pekerjaan pada KTP elektronik dan kartu keluarga.

Aslinda menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 menyeragamkan kolom pekerjaan pada KTP elektronik dan kartu keluarga bagi PNS maupun PPPK menjadi ASN. Perubahan penyebutan itu membuat pemutakhiran data diperlukan agar informasi dalam dokumen kependudukan sesuai dengan status pekerjaan terbaru.

Dalam keterangannya, Aslinda menyebut pembaruan tersebut dapat dilakukan secara mandiri melalui IKD. Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan fitur Liveness Detection mendukung proses pembaruan data tertentu secara digital, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui IKD, pembaruan data tersebut bisa dilakukan secara mandiri berkat integrasi SIAK Terpusat dan fitur Liveness Detection. Jadi, ASN tidak harus datang ke kantor untuk memperbarui datanya,” ujar Aslinda.

Keterangan itu menempatkan IKD bukan hanya sebagai sarana aktivasi identitas digital, tetapi juga sebagai kanal untuk mengurus pembaruan data tertentu. Namun, prosesnya tetap mengikuti ketentuan dan layanan yang tersedia melalui sistem administrasi kependudukan.

Integrasi sistem dukung pembaruan data digital

SIAK Terpusat dan Liveness Detection menjadi bagian dari dukungan teknis untuk pemutakhiran data secara digital. Dalam penjelasannya, Aslinda mengaitkan integrasi tersebut dengan proses perubahan informasi pekerjaan ASN. Ia tidak merinci jenis data lain yang dapat diperbarui melalui mekanisme tersebut.

Pelaksanaan aktivasi IKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Kedua aturan itu disebut menjadi landasan bagi layanan yang dijalankan Disdukcapil Kayong Utara.

Rujukan regulasi tersebut memberi kerangka bagi pelaksanaan layanan administrasi kependudukan digital. Di sisi lain, rencana layanan jemput bola menjadi cara Disdukcapil mendekatkan proses aktivasi kepada kelompok sasaran. Aslinda berharap langkah itu dapat meningkatkan pemanfaatan IKD sekaligus memperluas penerapan administrasi kependudukan digital di kalangan aparatur pemerintah.

Jemput bola berikutnya untuk TNI dan Polri

Setelah PPPK, anggota TNI dan Polri dijadwalkan menjadi kelompok sasaran berikutnya. Disdukcapil Kayong Utara merencanakan jemput bola aktivasi IKD pada minggu ketiga Oktober 2026. Keterangan Aslinda belum memuat rincian lokasi, jumlah peserta, ataupun mekanisme teknis layanan untuk kelompok tersebut.

“Insyaallah, kami juga akan melakukan jemput bola aktivasi IKD untuk TNI/Polri pada minggu ketiga bulan Oktober ini,” kata Aslinda.

Rencana tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang telah disampaikan. Perluasan sasaran dari PPPK ke TNI dan Polri akan menjadi salah satu langkah Kayong Utara dalam mendorong penggunaan IKD di kalangan aparatur. Ke depan, efektivitasnya akan bergantung pada jangkauan layanan dan kemudahan warga sasaran dalam mengakses aktivasi maupun pembaruan data kependudukan.

Terangpublik