Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka mulai dibicarakan di DPR. Sejumlah anggota parlemen menilai persoalan itu perlu didalami, tetapi belum ada keputusan bersama fraksi maupun pimpinan DPR untuk membentuk pansus atau menggunakan hak angket.
Gagasan tersebut pertama kali disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo. Ia mengatakan putusan MK harus dihormati, sementara pertimbangannya dibaca secara utuh dan ditindaklanjuti apabila masih ada persoalan faktual yang perlu diverifikasi.
Perdebatan di parlemen kini berkisar pada langkah yang tepat: apakah cukup dengan meminta penjelasan penyelenggara pemilu atau perlu penyelidikan yang lebih luas. Sikap fraksi-fraksi pun belum seragam.
Usulan pansus ijazah Gibran berangkat dari pertimbangan MK
Eka, yang akrab disapa Edo, menyatakan lembaga negara dengan kewenangan konstitusional perlu memperhatikan pertimbangan MK terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, verifikasi atas persoalan faktual harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
“Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).
Edo merujuk Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Ia juga menyebut Pasal 7B, yang mengatur prosesnya, termasuk peran DPR menyatakan pendapat serta kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum tahapan selanjutnya di MPR.
Dengan dasar itu, Edo menilai DPR memiliki instrumen pengawasan apabila ditemukan bukti kuat dan persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu pilihan, katanya, ialah membentuk pansus untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Usulan itu masih berupa wacana, bukan keputusan resmi DPR.
Fraksi DPR belum satu suara soal mekanisme
Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpandangan penyelidikan melalui pansus atau hak angket belum diperlukan. Ia mengusulkan Komisi II memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjelaskan proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Menurut Doli, keterangan penyelenggara pemilu dapat membantu DPR memahami bagaimana proses pencalonan berlangsung. Ia meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan hal tersebut dalam forum Komisi II.
Sikap Demokrat juga belum ditetapkan. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan partainya belum membahas putusan MK maupun usul pansus di internal. Ia menyatakan masih menunggu arahan pimpinan partai.
Di NasDem, Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan partainya tengah mendalami amar putusan MK dan menghimpun masukan dari pengurus daerah sebelum membahasnya di tingkat pusat. Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut wacana tersebut masih dibicarakan lintas fraksi. Ia belum mengetahui secara terperinci perkembangan komunikasi itu.
PDIP mendorong pemeriksaan lebih luas
Mardani menilai putusan MK sebagai keputusan yang berani dan jujur. Ia menyebut pertimbangan tersebut dapat menjadi fakta hukum untuk didalami. Namun, PKS belum secara resmi membahas tindak lanjutnya. Mardani juga mengingatkan bahwa DPR memiliki sejumlah mekanisme, mulai dari pansus hingga hak angket.
Berbeda dari usulan memanggil KPU dan Bawaslu saja, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mendukung pembentukan pansus. Menurut dia, mekanisme itu dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkara tersebut.
Deddy menyebut DPR dapat meminta keterangan bukan hanya dari KPU dan Bawaslu, melainkan juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan. Ia bahkan membuka kemungkinan memanggil pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura, termasuk institusi yang menerbitkan sertifikat kehadiran atau dokumen lain.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal. Di satu sisi, ada anggota DPR yang menginginkan pemeriksaan lebih luas; di sisi lain, sejumlah pihak menilai penjelasan penyelenggara pemilu dapat menjadi langkah awal yang memadai.
Putusan MK tidak mengubah posisi Gibran
Dalam putusannya, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Pertimbangan Mahkamah menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Karena putusan itu tidak secara langsung mengubah posisi Gibran, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut di parlemen. Keputusan apakah DPR akan membentuk pansus, menggunakan hak angket, atau meminta keterangan melalui Komisi II masih bergantung pada pembahasan fraksi dan sikap pimpinan DPR.
Hingga ada keputusan resmi, wacana tersebut belum menjadi agenda penyelidikan parlemen. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh proses politik di DPR dan cara lembaga itu menilai kebutuhan untuk memastikan persoalan yang menjadi perhatian publik.
