Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penerbitan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pengaduan yang diajukan Themis Indonesia Law Firm bersama Yayasan Dewi Keadilan itu mempersoalkan Pasal 18 ayat 3 yang dinilai membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Associate Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, menyampaikan laporan tersebut di kantor DKPP, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Ia mengatakan pengaduan menyangkut sejumlah tindakan KPU dan Bawaslu dalam proses penerbitan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Menurut Ibnu, persoalan utamanya adalah dugaan adanya pasal yang tidak tercantum dalam tahapan pembahasan sebelumnya, tetapi kemudian muncul dalam aturan yang telah diharmonisasi. Karena itu, pihaknya meminta DKPP memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses tersebut.
Dugaan pasal muncul saat harmonisasi
Ibnu menyebut rumusan PKPU 19/2023 yang dipersoalkan tidak ditemukan dalam materi uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menilai perbedaan antara materi yang dibahas dalam tahapan tersebut dan hasil harmonisasi perlu dijelaskan oleh penyelenggara pemilu.
“Pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada,” kata Ibnu.
Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan itulah yang oleh pelapor disebut sebagai “pasal selundupan” dan dinilai berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Ibnu juga menyinggung keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, KPU menyebut ketentuan tersebut direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan kementerian yang dimaksud membantah telah memberikan rekomendasi itu. Ia meminta ada kejelasan mengenai asal-usul ketentuan tersebut.
Pengaduan menyusul putusan MK
Laporan ke DKPP diajukan beberapa hari setelah MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan pada Selasa (6/10/2026) malam.
Para pemohon dalam perkara itu antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Mereka mempersoalkan, antara lain, syarat pendidikan Gibran serta meminta agar ia didiskualifikasi sebagai wakil presiden.
MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah juga tidak mendiskualifikasi Gibran dan menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada lembaga terkait. Dalam pertimbangan yang dilaporkan, MK disebut tidak menemukan bukti bahwa ijazah yang digunakan Gibran untuk pencalonan setara dengan ijazah SMA atau sederajat.
Keputusan MK itu tidak dengan sendirinya menjawab dugaan tentang proses penyusunan PKPU yang kini diadukan. Pelapor meminta DKPP menilai tindakan para komisioner KPU dan Bawaslu berdasarkan dugaan pelanggaran etik, termasuk perbedaan materi antara tahapan pembahasan dan naskah hasil harmonisasi.
Ibnu mengatakan pengaduan dibuat agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan penyelenggara pemilu memberikan keterangan secara terbuka. Pemeriksaan DKPP, jika berlanjut, akan menjadi ruang bagi lembaga itu untuk menilai aduan dan keterangan pihak-pihak terkait. Hingga proses tersebut berjalan, tudingan mengenai munculnya pasal dalam PKPU tetap merupakan klaim pelapor yang perlu diuji.
